Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, udah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2024 kepada semua menteri dan pimpinan lembaga, sekaligus daftar alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2024 kepada para kepala daerah. Penyerahan tersebut ditunaikan secara simbolis di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11).
Disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidatonya, bahwa kondisi international selagi ini penuh bersama ketidakpastian. “Dampak perubahan iklim tambah nyata, potensi krisis dan resesi pun tak kunjung mereda. Sehingga aku mengidamkan mengingatkan kepada kita semua untuk tetap waspada.” Untuk itu, kepada para pejabat yang hadir, Presiden Joko Widodo mengingatkan lebih dari satu hal berkenaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Pertama, anggaran yang udah diberikan perlu digunakan secara disiplin, teliti, dan pas sasaran. Tak lupa, selamanya mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Kemudian realisasi pemanfaatan anggaran perlu ditunaikan sesegera mungkin, jadi Januari 2024 mendatang. Terakhir, selamanya antisipasi ketidakpastian, pemerintah perlu lincah dalam mengadapi perubahan-perubahan yang ada. “Setiap rupiah yang dibelanjakan adalah uang rakyat. Sehingga kita perlu fokus pada hasil dan memberi faedah secara maksimal kepada rakyat,” tegas Presiden Joko Widodo kala memberi wejangan berkenaan pelaksanaan APBN 2024. APBN 2024 dirancang bisa bertahan menghadapi dinamika gejolak ekonomi global, bersama fokus pada lima bidang prioritas, yaitu 1) prioritas bidang pendidikan, diarahkan untuk tingkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing dan bisa beradaptasi; 2) prioritas bidang kesehatan, diarahkan untuk akselerasi penurunan stunting dan melanjutkan transformasi proses kesehatan; serta 3) prioritas bidang pemberian sosial, diarahkan untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan juga kemiskinan esktrem, membangun SDM dalam jangka panjang, dan tingkatkan kesejahteraan. Kemudian, 4) prioritas bidang infrastruktur, diarahkan untuk mendorong percepatan dan pemerataan Pembangunan dalam rangka peningkatan kapasitas memproduksi dan daya saing, dan 5) prioritas bidang ketahanan pangan, diarahkan untuk tingkatkan ketersediaan, akses, dan stabilitas harga pangan. Dijelaskan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, untuk tahun 2024, obyek penghasilan negara ditetapkan sebesar Rp2.802,3 triliun. Angka ini bakal dicapai lewat optimalisasi dan menjaga iklim investasi di tengah ketidakpastian global. “Belanja pemerintah pusat bakal diarahkan untuk perbaikan kualitas SDM yang bakal memakan lumayan besar alokasi anggaran APBN. Belanja negara 2024 dimaksudkan untuk menuntaskan infrastruktur-infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau, dan menunjang reformasi birokrasi serta aparatur negara,” ucap Menkeu. Di sisi lain, TKD yang dialokasikan pada tahun ini sebesar Rp857,6 triliun, di mana berlangsung kenaikan 5,3 persen dibandingkan tahun 2023. Peningkatan ini dimaksudkan untuk menunjang penggajian Pegawai Pemerintah bersama Perjanjian Kerja (PPPK) Daerah, terutama untuk guru dan tenaga kesehatan. Hal ini menjadi upaya untuk tingkatkan layanan publik di daerah, menunjang operasional sekolah, pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan, serta untuk mengatasi kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting. “2024 adalah tahun paling akhir pemerintahan di periode ini, aku mau anggaran yang diberikan bisa dioptimalkan. Tuntaskan agenda pembangunan yang udah direncanakan tapi belum terselesaikan, untuk memperkuat pondasi bagi pemerintahan yang bakal datang,” pungkas Presiden Joko Widodo. Digitalisasi Pengesahan DIPA Dijelaskan oleh Menkeu Sri Mulyani, bahwa penyerahan DIPA dan TKD 2024 ditunaikan tidak serupa bersama tahun-tahun sebelumnya. APBN 2024 ditunaikan lewat proses digitalisasi. Mulai berasal dari rencana anggaran sampai penandatanganan ditunaikan secara elektronik. Proses usaha pengesahan dokumen anggaran sebelum akan digitalisasi ikuti 12 tahap yang benar-benar rumit. Saat ini hanya 4 tahap dan menggunakan aplikasi digital Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Penetapan penandatanganan DIPA secara elektronik bakal tersertifikasi dan menjadi salah satu upaya berasal dari sisi penjaminan keamanan dan penjaminan kenirsangkalan pada mereka yang memiliki otoritas anggaran. Upaya menjamin faktor keamanan Info yang menjamin Info tidak bisa disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima (kenirsangkalan) sumber daya juga bakal menjamin keamanan information dan informasi. Hal tersebut sejalan bersama Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Hal tersebut, menurut Menkeu, diinginkan bisa tingkatkan tata kelola bersama kemudahan dan kenyamanan proses penandatanganan dokumen, efisiensi anggaran berasal dari percetakan dan pemanfaatan kertas, mewujudkan green budgeting, serta tingkatkan keamanan dokumen dan data. Program Prioritas Bantuan Pendidikan Kemendikbudristek Terkait membeli prioritas 2024, dijelaskan bahwa alokasi dana untuk bidang pendidikan adalah sebesar Rp665,0 triliun. Kemendikbudristek sendiri mengelola dana sebesar Rp98,9 triliun yang bakal diprioritaskan untuk program-program perluasan perlu studi dan pemberian pendidikan, dalam rangka menunjang transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, pada kesempatan lalu di Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2023 memberikan rasa terima kasih atas dukungan-dukungan Presiden sepanjang ini dalam bidang pendidikan, terutama berkenaan kebijakan dan gerakan Merdeka Belajar. Berikut adalah obyek dan alokasi dana untuk program prioritas pendidikan di tahun 2024. Program Indonesia Pintar (PIP) ditargetkan untuk 18.594.627 juta siswa bersama alokasi anggaran sebesar Rp13,4 triliun. KIP Kuliah ditargetkan untuk 985.577 mahasiswa bersama alokasi anggaran sebesar Rp13,9 triliun. Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) ditargetkan untuk 3.943 siswa bersama alokasi sebesar Rp107 juta. Program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) ditargetkan untuk 9.276 mahasiswa bersama alokasi anggaran sebesar Rp7,7 miliar. Selain itu lpo88, upaya peningkatan kompetensi guru ditunaikan lewat program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Bantuan Operasional Satuan (BOS) Pendidikan dialokasikan sebesar Rp59,4 triliun bersama rincian BOS sebesar Rp53,8 triliun, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar Rp4 triliun, dan BOP Kesetaraan sebesar Rp1,6 triliun. Pada tahun 2024 pemerintah juga mengalokasikan tunjangan kepada guru ASND sebesar Rp56,6 triliun bersama rincian Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar Rp53.3 triliun, Dana Tambahan Penghasilan (DTP) sebesar Rp1,3 triliun, dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) sebesar Rp2 triliun. Alokasi tunjangan tersebut udah perhitungkan kenaikan gaji pokok ASND sebesar 8 persen pada tahun 2024. Kemudian, dalam rangka peningkatan SDM dan pemerataan sarana pendidikan berkualitas, pemenuhan sarana prasarana pendidikan diwujudkan lewat program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan. Pada Tahun Anggaran 2024, DAK Fisik Bidang Pendidikan dialokasikan sebesar Rp15,29 triliun untuk pemenuhan sarana prasarana di 12.626 satuan pendidikan semua Indonesia, untuk jenjang PAUD, SD, SMP, SKB, SMA, SLB dan SMK.
0 Comments
Leave a Reply. |